RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyiapkan subsidi biaya operasional bagi sekolah swasta kategori C dan D yang selama ini masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan. Rencana ini menjadi bagian dari komitmen Kota Bandung dalam menutup kesenjangan pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan ini merupakan solusi atas ketimpangan distribusi sekolah di Kota Bandung, sekaligus mendukung pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.
“Kita bantu sekolah-sekolah swasta kategori C dan D, yaitu yang sudah menerima BOS dan RMP, tapi masih perlu dukungan tambahan, khususnya yang ada di blankspot pendidikan,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (30/6/2025).
Farhan menjelaskan Kategori C merujuk pada sekolah yang berlokasi di wilayah dalam kota, sementara kategori D adalah sekolah yang berada di daerah blankspot, yakni wilayah kelurahan atau kecamatan yang belum memiliki separuh dari jumlah ideal unit sekolah yang seharusnya tersedia. Sekolah-sekolah di kategori D umumnya menghadapi tantangan berat, mulai dari keterbatasan fasilitas, jumlah siswa yang fluktuatif, hingga ketiadaan sarana pendukung belajar mengajar.
Farhan menyatakan pemerintah kota tengah melakukan proses kalkulasi ulang terhadap besaran bantuan, mekanisme penyaluran, serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Hal ini untuk memastikan program subsidi operasional tersebut dapat berjalan secara sah, efektif, dan akuntabel.
“Kita lagi hitung ulang besarannya, supaya bisa sesuai aturan dan ada dasar hukum yang pas. Mudah-mudahan bisa kita mulai di tahun anggaran sekarang,” ungkapnya.
Ia menambahkan Pemkot Bandung memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program ini mencapai kurang lebih Rp27 miliar. Realisasi penuh kemungkinan tidak bisa langsung dicairkan sekaligus dalam tahun ini, namun akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Ia mengungkapkan sekolah-sekolah kategori A dan B tidak akan menjadi sasaran program ini. Pasalnya, sekolah kategori A dan B dinilai sudah mampu secara finansial dan tidak berada di wilayah kekurangan sekolah.
Farhan menegaskan pemerintah kota akan lebih fokus menyasar sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan.
“Kategori A dan B tidak layak dibantu. Bukan karena mereka tidak penting, tapi karena sudah mandiri secara operasional. Bahkan, hanya sekitar 30 persen dari operasional mereka yang disubsidi oleh BOS. Selebihnya mereka mampu,” ungkap Farhan.
Selain itu, menurutnya, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pendidikan yang merata, Pemkot Bandung berencana untuk memanfaatkan skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) guna menutupi kekurangan 30 persen dari biaya operasional yang belum ditanggung BOS pusat.
“BOSDA menjadi alternatif agar pemerintah daerah bisa langsung hadir membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan, tanpa harus menunggu bantuan pusat,” jelasnya.
Ia menutup melalui rencana ini, Pemkot Bandung berharap bisa mempercepat pemerataan akses pendidikan di kota, serta mendorong kualitas pendidikan yang setara antara wilayah inti kota dan pinggiran.
“Subsidi ini sekaligus menjadi bukti nyata negara hadir menjawab tantangan pendidikan, terutama di sektor pendidikan yang kurang mendapatkan perhatian maksimal,” pungkasnya.(dsn)