RADARBANDUNG.ID, KAB. CIREBON – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dorong optimalisasi kinerja mitra kerja seiring diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menjadi sorotan utama evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 serta perencanaan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto menegaskan efisiensi anggaran tahun 2025 merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang wajib ditaati pemerintah daerah. Bambang menekankan efisiensi yang diterapkan tidak boleh mengurangi efektivitas program prioritas yang telah dirancang.
“Efisiensi Belanja dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang telah mendapat persetujuan DPR. Namun, dalam penerapannya, efisiensi harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” ujar Bambang seusai kunjungan kerja satuan pelayanan Pengembangan Industri Rotan di Kabupaten Cirebon, Selasa (25/2/2025).
Baca juga: Sasaran Efisiensi Anggaran Kepentingan Masyarakat Jawa Barat
Bambang meminta kepada mitra kerja Komisi II untuk secara rinci menyajikan dan mendiskusikan alokasi anggaran yang telah dan akan digunakan dalam rapat kerja yang akan datang.
Menurutnya, setiap efisiensi harus dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak berdampak negatif pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pastikan penghematan anggaran tidak berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus bijak dalam mengelola efisiensi anggaran agar tetap menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Barat,” tegasnya.
Bambang menyoroti pentingnya peningkatan kualitas program yang telah berjalan tahun 2024. Bambang memberikan apresiasi capaian mitra kerja Komisi II, tetapi menekankan tahun 2025, harus ada peningkatan efektivitas dan daya guna anggaran.
Baca juga: Kunjungan Pelajari Efisiensi Belanja APBN dan APBD Jawa Barat
“Program-program yang telah dijalankan tahun 2024 memang sudah berjalan baik dan mencapai target, tetapi kita harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan,” ungkapnya.
Bambang menambahkan evaluasi dan perbaikan bukan hanya sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan, melainkan soal pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Pastikan semua program yang dijalankan benar-benar berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Jawa Barat.(dsn)
