Anggaran Riset 2026 Dikritik Keras, Hanya Setara 1,5 Hari Program MBG

RADARBANDUNG.id - Pengumuman seleksi pendanaan riset tahun anggaran 2026 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada 9 April lalu memicu gelombang kekecewaan di kalangan akademisi.

RADARBANDUNG.id – Pengumuman seleksi pendanaan riset tahun anggaran 2026 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada 9 April lalu memicu gelombang kekecewaan di kalangan akademisi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, melontarkan kritik pedas terkait apa yang ia sebut sebagai “Krisis Kedaulatan Sains Nasional.”

Habib Syarief membedah keruntuhan ekosistem riset ini ke dalam tiga persoalan mendasar: krisis anggaran, matinya transparansi, dan penganaktirian ilmu sosial.

Habib Syarief menyoroti ketimpangan drastis antara janji pemerintah dengan realitas fiskal. Sebelumnya, publik menangkap sinyal positif bahwa dana riset nasional akan diperkuat hingga Rp12 triliun demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun, kenyataannya hanya dialokasikan sebesar Rp1,7 triliun.

“Ini adalah ‘Anemia Anggaran’. Dana Rp1,7 triliun setahun itu hanya setara dengan biaya operasional 1,5 hari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan Rp1,2 triliun per hari,” tegas Habib Syarief, Sabtu (11/4).

Ia menekankan bahwa meskipun mendukung pemenuhan nutrisi anak bangsa, negara tidak boleh memiliki “rabun jauh intelektual.” Mengenyangkan perut masyarakat tidak boleh dilakukan dengan membiarkan otak bangsa mengalami malnutrisi riset.

Aspek kedua yang dikecam adalah perubahan model pengumuman penerima hibah yang kini bersifat tertutup. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang merilis daftar nama peneliti dan institusi secara terbuka, tahun ini pengumuman dilakukan dengan opasitas tinggi.

“Dalam tata kelola riset, transparansi adalah harga mati. Ketertutupan ini adalah kemunduran luar biasa (major regression) dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik,” ujarnya. Menurutnya, kerahasiaan ini memicu asimetri informasi yang rentan terhadap praktik konflik kepentingan.

Keprihatinan mendalam juga tertuju pada marginalisasi bidang Soshum. Data menunjukkan pendanaan didominasi sektor Pangan (25,15%), Kesehatan (26,71%), dan Digitalisasi (15,50%), sementara aspek sosial hampir tidak mendapatkan tempat.

Habib menganalogikan pembangunan tanpa riset Soshum seperti membangun kapal induk canggih tanpa alat navigasi. “Kita akan punya mesin yang perkasa, tapi tidak tahu arah tujuannya. Bagaimana bicara AI atau semikonduktor tanpa riset etika algoritma dan hukum perlindungan data? Penganaktirian Soshum adalah pengabaian terhadap jiwa bangsa,” tuturnya.

Dampak dari minimnya anggaran ini terlihat dari angka keberhasilan (success rate) proposal yang sangat rendah. Dari 104.546 proposal yang diajukan para dosen, hanya 18.215 (17,4%) yang lolos pendanaan.

Artinya, ada lebih dari 86.000 gagasan penelitian yang terbuang sia-sia. Habib menyebut fenomena ini sebagai intellectual waste atau pemborosan intelektual yang masif. Dosen kini lebih banyak menghabiskan energi untuk urusan administratif dengan peluang berhasil yang kecil, ketimbang fokus pada esensi penemuan.

Menutup analisisnya, Habib Syarief Muhammad mendesak pemerintah untuk melakukan langkah konkret. Di antaranya, membuka daftar penerima hibah secara publik seperti tahun-tahun sebelumnya, menyelaraskan postur anggaran riset dengan janji kedaulatan sains nasional.

Lalu, memberikan ruang proporsional bagi riset Soshum sebagai penyeimbang kemajuan teknologi. “Kita tidak butuh sekadar angka di atas kertas. Kita butuh komitmen nyata menjadikan ilmu pengetahuan sebagai panglima pembangunan bangsa,” pungkasnya. (dbs)