RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 tidak serta-merta menyebabkan pemangkasan anggaran bagi semua sektor. Mitra kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat justru mendapatkan tambahan anggaran mendukung program prioritas daerah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady di Bandung, Kamis (20/2/2025).
Menurut Daddy Rohanady dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang serta Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat memperoleh tambahan anggaran. Alokasi tambahan akan difokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan optimalisasi saluran irigasi guna mendukung ketahanan pangan.
“Komisi IV DPRD Jawa Barat justru mendapatkan tambahan anggaran, bukan mengalami pemangkasan akibat Inpres 1/2025, selaras dengan program prioritas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menargetkan perbaikan seluruh jalan Jawa Barat dalam waktu dua tahun,” ujar Daddy Rohanady, Kamis (20/2/2025).
Baca juga: Sasaran Efisiensi Anggaran Kepentingan Masyarakat Jawa Barat
Daddy menjelaskan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang akan memanfaatkan tambahan anggaran untuk proyek perbaikan jalan yang menjadi salah satu agenda utama Gubernur Dedi Mulyadi, adanya peningkatan anggaran dalam kurun satu hingga dua tahun, seluruh ruas jalan Jawa Barat dalam kondisi baik dan layak digunakan.
Daddy menyampaikan sementara itu Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan tambahan anggaran guna memperbaiki dan memperluas jaringan saluran irigasi. Hal ini penting menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian dan mendukung ketahanan pangan Jawa Barat.
Daddy menegaskan isu ketahanan pangan tidak hanya berkutat pada penyediaan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), tetapi juga mencakup infrastruktur irigasi yang menjadi faktor utama dalam produksi pertanian.
“Ketahanan pangan tidak hanya soal pupuk dan alsintan, tetapi juga irigasi memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian, anggaran tambahan saluran irigasi Jawa Barat dapat diperbaiki dan diperluas,” jelasnya.
Daddy pun menegaskan implementasi Inpres 1/2025 memang bertujuan untuk efisiensi anggaran, tetapi tidak serta-merta berarti pemangkasan semua sektor. Beberapa OPD memang mengalami realokasi, tetapi ada juga yang justru mendapatkan tambahan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Baca juga: APBD 2025 Efisiensi Tidak Pangkas Program Kerakyatan
Daddy menambahkan menanggapi isu yang beredar terkait pemangkasan besar-besaran anggaran pendidikan, isu tersebut keliru dan tidak berdasar.
“Saya kira informasi itu tidak benar. Justru ini menjadi momentum klarifikasi. Seolah-olah semua anggaran akan dipangkas, termasuk pendidikan. Padahal kenyataannya tidak demikian,” ungkapnya.
Kesempatan yang sama Daddy Rohanady juga hadir sebagai narasumber dalam program Kelas Legislatif yang digagas Dewan Amanat Mahasiswa (DAM) Fakultas Komunikasi Universitas Bandung (Unisba). Peran Lembaga Legislatif dalam Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tugas dan fungsi DPRD kepada mahasiswa.
Daddy menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, fungsi legislasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi anggaran membahas serta menyetujui APBD, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD. Hak interpelasi meminta keterangan kepala daerah, hak angket melakukan penyelidikan terhadap kebijakan daerah yang strategis, serta hak menyatakan pendapat terkait kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Baca juga: Pentas Naskah ‘Dhemit’ Oleh Teater Lima Wajah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
“Mahasiswa perlu memahami DPRD bukan hanya sekadar lembaga pengawas, tetapi juga memiliki peran penting pembuatan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” ujar Daddy.
Daddy berharap kegiatan Kelas Legislatif dapat diperluas agar semakin banyak mahasiswa yang memahami peran DPRD secara lebih menyeluruh. Mahasiswa dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah tidak hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai lembaga legislatif.
“Adanya tambahan anggaran bagi mitra kerja Komisi IV DPRD Jawa Barat serta edukasi yang diberikan kepada mahasiswa, diharapkan program pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.(dsn)
